Dalam beberapa minggu ini kita “suguhi” diberbagai
media tentang polemik partai demokrat mulai dari keterlibatan bendahara Partai,
Muhammad Nazarudin sampai kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang Sumatera
Selatan yang melibatkan petinggi partai mulai dari Angelina Sondakh (Wakil
Sekjen), Mirwan Amir (Wakil Bendahara), Andi Malarangeng (Sekretaris Dewan
Pembina sekaligus Menteri Pemuda dan Olah Raga) sampai pada Ketua umum partai
Anas Urbaningrum. Tentu beberapa kasus tersebut berpengaruh terhadap
elektabilitas partai (yang menurut survey kepercayaan masyarakat terhadap
partai demokrat turun hingga 14%). kondisi ini menjadi perhatian serius dari
dewan pimpinan partai untuk segera menyelesaikan persoalan yang membelit partai
demokrat, sehingga konsolidasi diberbagai tingkatan semakin di tingkatkan.
Polemik
tersebut diperparah oleh statemen dan sikap beberapa pimpinan dan Pembina
partai demokrat yang “seakan-akan” tidak kompak menyikapi kasus tersebut.
Sebuah ironi apabila masing-masing elit partai berbeda pendapat dalam menyikapi
prahara partai. Situasi ini mengingatkan kita semua pada momen 1998-an, ketika
tumbangnya rezim Soeharto, yang merupakan dewan Pembina partai golkar
mengakibatkan eksodus besar-besaran petinggi partai golkar menuju rumah baru
baik itu bergabung dengan partai lain sampai mendirikan partai sendiri. Akankah
partai demokrat pun demikian?
Dinamika
seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia politik, karena para pemimpin kita
seakan-akan menghalalkan “politik” sebagai wujud dari kebebasan berekspresi,
berdemokrasi atau apalah namanya. Jika pemahamannya demikian, maka benar kata
bahasa politik “tidak ada teman abadi,
yang ada adalah musuh abadi”. Meskipun menurut penulis statemen tersebut
tidak sepenuhnya benar tetapi kenyataan “penghalalan” dengan segala cara dalam
politik menjadi hal yang biasa dan sah-sah saja, meskipun sebenarnya politik
itu suci dan baik, hanya saja kitalah yang membuat kotor.
Yang
jelas, saat ini partai demokrat sedang sakit dan membutuhkan diagnosa yang tepat dan sesegera mungkin
diselesaikan di internal partai sebelum masuknya kepentingan baik dari dalam
partai sendiri maupun dari luar partai –baca: partai lain- . sebab kalau tidak,
akan berdampak buruk bagi citra partai dan berakibat semakin menurunnya kepercayaan publik
terhadap partai demokrat. bisa jadi inilah ujian sebenarnya dan ujian kualitas
politik Anas Urbaningrum didalam memimpin partai berlogo “mercy” tersebut.
Siapa yang di
untungkan?
Menurut pendiri Lingkaran Survei
Indonesia (LSI) Denny JA (Kompas.com, 02/02/2002), kuatnya kepercayaan publik terhadap
kasus yang membelit bendahara partai demokrat, M. membuat public berpikir ulang
untuk memberikan suaranya lagi kepada partai demokrat pada pemilu 2014 nanti. Hal
ini dibuktikan dengan Survei LSI yang dilakukan pada tanggal 1-7 Juni 2011 dimana
melibatkan 1.200 responden dibeberapa kota besar di Indonesia, yang menunjukkan
bahwa 42,4 persen publik akan mempertimbangkan untuk memilih Demokrat lagi karena
kasus Nazaruddin.
Masih menurut LSI perbandingan suara
pemilih antara survei pada Januari 2011 dan survei pada bulan Juni, menunjukkan
bahwa pada bulan Januari 2011 diperoleh hasil 20,5 persen pemilih masih
memberikan suaranya untuk Partai Demokrat. Namun, dalam survei bulan Juni,
suara pemilih turun ke angka 15,5 persen. Ada penurunan suara sekitar 5 persen
dalam waktu sekitar lima bulan.
Pertanyaanny adalah lari ke manakah
suara pemilih itu? Ternyata ada penambahan suara yang signifikan untuk Partai
Golkar dalam perbandingan survei pada Januari dan bulan Juni. Yakni 5 persen
suara PD yang 'lari' karena kasus Nazaruddin akan berpindah ke sejumlah partai.
Berdasarkan hasil survei, 40 persen dari penurunan suara itu akan berpindah ke
Partai Golkar, 9 persen ke PDI Perjuangan, 12 persen ke partai lain, dan 39
persen mengambang.
Dengan penurunan suara PD akibat
menyeruaknya kasus Nazaruddin tersebut, membuat pesimis para pakar politik jika
PD saat ini tidak lagi memimpin perolehan suara tertinggi seandainya dilakukan
pemilihan hari ini. Untuk perbandingan saja dari survei LSI bahwa Partai
Demokrat pada Januari 2011 meraih dukungan 20,5 persen kini pada Juni 2011
hanya memperoleh 15,5 persen. Sedangkan Partai Golkar pada Januari 2011 hanya
13,5 persen, kini menanjak menjadi 17,9 persen. Lalu PDIP pada Januari 2011
suara berkisar 12 persen, pada Juni 2011 mencapai 14,5 persen dan hasil survei
ini bertahan hingga akhir bulan Desember 2011
Mengapa banyak yang mengalihkan
suaranya ke partai Golkar? Hal ini disebabkan karena kemiripan platform kedua
partai tersebut. spektrum politik Indonesia menunjukkan Golkar dan Demokrat
berada di sisi tengah antara paham nasionalis dan agamis. "Golkar adalah
partai yang paling menyerupai platform politiknya dengan Demokrat. Oleh karena
itu, jika salah satu turun, yang satu pasti naik. Maka, kalau Demokrat turun,
yang diuntungkan Golkar”.
Persoalannya adalah bagaimana jika
pemilu dilaksanakan hari ini (03 Pebruari 2012)? Silahkan pembaca tebak
sendiri….hehehe… Karena sampai saat ini, kasus yang membelit mantan bendahara
partai demokrat bukan semakin terang, bahkan “penyakit” partai ini semakin
menjalar dan mewabah ke sebagian besar tubuh partai. Dengan “bernyanyinya” M.
Nazarudin bahwa yang dilakukannya tidak sendiri melainkan adanya keterlibatan
para petinggi partai semakin memperparah kondisi partai. Akankah amputasi
politik menjadi solusinya?
Momentum
Kudeta Politik
Keterlibatan para petinggi partai,
termasuk Ketua umumnya, Anas Urbaningrum, semakin memperparah situasi rumah
tangga partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini, betapa tidak,
keterlibatan para petinggi partai tersebut akan menjadi momentum yang tepat
bagi petinggi lainnya untuk menyudutkan Anas dkk. Hal ini dibuktikan dari
statemen beberapa petinggi partai yang secara terbuka meminta Anas Mundur dari
Ketua umum partai demokrat, ditambah lagi dengan tekanan dari beberapa Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) seperti DPD Papua, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI
Jakarta. sungguh menjadi momen tepat bagi lawan politik Anas dkk. Untuk
menikmati durian runtuh politik ini.
Disamping itu, dari eksternal partai
juga ikut memperkeruh situasi partai, katakanlah beberapa statemen pengamat
politik yang menyatakan bahwa prahara ini tidak akan berakhir sebelum Anas dkk.
Mundur dari kepemimpinan partai. Belum lagi demontrasi yang dilakukan oleh
beberapa kelompok masyarakat (yang saya yakin, demontrasi ini “bayaran”) di
rumah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tentu atas kejadian yang
menimpa partai ini menjadi santapan empuk bagi media baik cetak maupun
elektronik untuk secara terus menerus menayangkan dan mempublikasikan kasus
yang menimpa PD ini.
Benar adanya, jika Dinamika partai
tidak pernah ada akhirnya, namun konsolidasi internal perlu dilakukan secara
intensif agar dapat meminimalisir persoalan dan perpecahan di internal partai.
Upaya ini harus secara sadar dilakukan oleh semua elemen partai disemua
tingkatan, sebab kekompakan dan kesolitas elit tetap harus dijaga agar tidak
mudah diombang-ambingkan oleh pihak lain yang hanya mengambil keuntungan dari
kasus tersebut. Golkar sudah membuktikannya, meskipun banyak yang menjadi
“penghianat partai” namun eksistensi partai tetap terjaga, setidaknya dapat
dilihat dari kepercayaan publik pada pemilu 2004 dan 2009.
Disamping itu, harus juga disadari pula
oleh pimpinan partai tentang munculnya riak-riak internal yang memanfaatkan
momentum ini untuk kepentingan syahwat politik pribadi. Adanya empat (4)
kandidat calon penggati Anas (jika benar-benar menjadi tersangka) adalah bukti
adanya riak politik ditubuh partai Demokrat. Oleh sebab itu, diperlukan
kebijakan dan kebijaksanaan dari pimpinan partai, terutama ketua dewan Pembina
partai untuk senantiasa menanamkan karakter dan komitmen yang kuat kepada
seluruh elemen partai dalam upaya menstabilkan kembali partai ini. Jelas ini
bukan persoalan yang sederhana, sebuah ujian yang maha dahsyat dan membutuhkan
kekompakan dan keseriusan dari berbagai elit pimpinan dalam menyikapi berbagi
rumor yang semakin kencang.
………………………………………
Sebagai mantan kader Partai,
tentunya saya sangat perihatin atas kejadian tersebut, tetapi jujur, bukan
bermaksud untuk membela atau bahkan membenarkan setiap tindak-tanduk pimpinan
partai yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi belakangan ini, tetapi sangat
disayangkan apabila terjadi perpecahan ditubuh partai. Kalau sekarang saja
elektabilitas partai demokrat sudah menurun kurang lebih tinggal 12%, bagaimana
dengan 1, 2, dan 3 tahun yang akan datang? Kemudian apalagi yang dibanggakan dari
demokrat? Jujur, bila mengaca dari kaderisasi partai yang lambat dan diperparah
dengan seleksi calon anggota DPR/D dibeberapa tempat penuh dengan kebohongan
dan lebih mementingkan kaum Borjuis, maka tidak mustahil nasib demokrat tinggal
menunggu waktu. Bukankah selama 2 periode pemerintahan presiden SBY ini peran
partai Demokrat sangat urgen dalam menjaga dan mengawal agenda pemerintah?
Apakah kepercayaan publik akan menurun atau hilang sama sekali akibat perilaku
elit partai yang lebih mementingkan diri dan golongannya dari pada kepentingan
bangsa? Hanya mereka yang bias menjawabnya, dan tentu kita tunggu hasil akhir
dari prahara partai demokrat ini….
Tidak ada komentar:
Posting Komentar